PERMOHONAN PEMBLOKIRAN SHM KE BPN


HAM LAW & JUSTICE Ajukan Permohonan Pemblokiran Sertifikat Hak Milik untuk Perlindungan Kepastian Hukum

Dalam memahami prosedur administrasi pertanahan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan pemblokiran sertifikat. Melalui pendampingan pengajuan permohonan pemblokiran SHM ke BPN, HAM LAW & JUSTICE berkomitmen membantu masyarakat meneHAM LAW & JUSTICE melaksanakan pendampingan hukum dalam proses pengajuan permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini merupakan salah satu upaya hukum yang dapat ditempuh untuk melindungi kepentingan pihak yang merasa memiliki hak atau kepentingan atas suatu bidang tanah yang sedang menghadapi persoalan hukum.

Pemblokiran sertifikat tanah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah sementara dilakukannya tindakan hukum tertentu terhadap tanah yang menjadi objek permohonan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya ini menjadi penting ketika terdapat sengketa, dugaan permasalahan kepemilikan, atau kekhawatiran terhadap peralihan hak atas tanah sebelum persoalan tersebut memperoleh kejelasan hukum.

Dalam kegiatan ini, HAM LAW & JUSTICE melakukan pendampingan terhadap proses pengajuan permohonan pemblokiran SHM ke kantor pertanahan yang berwenang. Proses tersebut merupakan bagian dari langkah administratif dan hukum untuk menyampaikan adanya kepentingan hukum atas bidang tanah yang dimohonkan pemblokiran.

Pengajuan permohonan dilakukan dengan memperhatikan kelengkapan dokumen serta dasar kepentingan hukum pemohon. Dokumen yang diperlukan dapat meliputi identitas pemohon, informasi mengenai sertifikat atau bidang tanah, surat permohonan, serta dokumen pendukung yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.

Melalui pendampingan ini, HAM LAW & JUSTICE berupaya memastikan agar permohonan disampaikan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Perlu dipahami bahwa pengajuan permohonan tidak serta-merta berarti pemblokiran telah disetujui, karena keputusan dan tindak lanjutnya berada pada kewenangan kantor pertanahan berdasarkan hasil pemeriksaan persyaratan.

Pelaksanaan permohonan pemblokiran sertifikat hak atas tanah mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sebagai landasan utama pengaturan hak-hak atas tanah di Indonesia.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah diubah melalui ketentuan terkait penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang menjadi salah satu dasar dalam administrasi pertanahan.
  3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita, yang secara khusus mengatur tata cara pencatatan blokir dan sita atas hak atas tanah.

Ketentuan tersebut menjadi acuan dampuh langkah hukum secara terarah, profesional, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penanganan persoalan pertanahan memerlukan ketelitian dalam memeriksa dokumen, memahami dasar kepemilikan, serta menentukan langkah hukum yang tepat.

HAM LAW & JUSTICE terus berupaya memberikan pelayanan hukum yang mengedepankan integritas, tanggung jawab, dan perlindungan kepentingan klien demi mendukung terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Demonstrasi Bukan Sekadar Aksi Massa: Menguji Batas Kekuasaan Negara dan Hak Warga Negara

PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PERKARA PERCERAIAN

KUNJUNGAN DPL PPL MAHASISWA UIN SSC